Kemenpan RB merilis laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Lakip). Salah satu yang terburuk adalah kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo sepanjang tahun 2015 lalu.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengakui jika kinerja Kejaksaan Agung belum sesuai dengan harapan publik. Khususnya soal transparansi dan akuntabilitas yang ada di internal Kejaksaan Agung.
"Memang harus diakui bahwa urusan reformasi birokrasi, terutama yang menyangkut implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi tidak terbangun dengan baik," kata Arsul, Selasa (5/1).
Oleh sebab itu, dia mendesak agar Jaksa Agung lebih transparan dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum di korps Adhyaksa tersebut. Dia meminta agar Jaksa Agung mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
"Tantangan Jaksa Agung dan pimpinan itu adlaah mentransparankan hasil kerja selama setahun lebih kemarin," tutur dia.
Arsul mengusulkan, agar Kejagung membuat laporan kinerja tahunan tentang kasus apa saja yang sudah dikerjakan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dia meminta Kejagung mencontoh MA, MK dan KPK soal transparansi.
Apakah kinerja buruk artinya Jaksa Agung layak untuk direshuffle?
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengakui jika kinerja Kejaksaan Agung belum sesuai dengan harapan publik. Khususnya soal transparansi dan akuntabilitas yang ada di internal Kejaksaan Agung.
"Memang harus diakui bahwa urusan reformasi birokrasi, terutama yang menyangkut implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi tidak terbangun dengan baik," kata Arsul, Selasa (5/1).
Oleh sebab itu, dia mendesak agar Jaksa Agung lebih transparan dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum di korps Adhyaksa tersebut. Dia meminta agar Jaksa Agung mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
"Tantangan Jaksa Agung dan pimpinan itu adlaah mentransparankan hasil kerja selama setahun lebih kemarin," tutur dia.
Arsul mengusulkan, agar Kejagung membuat laporan kinerja tahunan tentang kasus apa saja yang sudah dikerjakan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dia meminta Kejagung mencontoh MA, MK dan KPK soal transparansi.
Apakah kinerja buruk artinya Jaksa Agung layak untuk direshuffle?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar