Kronologi 6 Ledakan dan Baku Tembak di Sarinah

Enam ledakan terdengar sampai radius 2 km di kawasan Sarinah, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Satpam Bank Mandiri Tri Feranto mengungkap, ledakan pertama terdengar sekitar pukul 10.30 WIB, sedangkan ledakan kedua terdengar sekitar pukul 10.50 WIB, ledakan ketiga pukul 10.56, ledakan keempat pukul 10.58, ledakan kelima 11.00, dan ledakan keenam 11.02 WIB 

Sebanyak 2 kali ledakan terjadi di Starbucks, lalu 1 ledakan di pos polisi. "Setelah 3 ledakan itu polisi dan warga sekitar coba bantu korban, tidak lama setelah itu ada penembakan membabi buta dari arah Starbucks ke arah Jalan MH Thamrin tanpa ada targe," kata Tri.

Kemudian, seseorang tergeletak terkena tembakan. Tidak lama setelah itu terjadi baku tembak dengan polisi.

Setelah itu ledakan kembali terjadi di mobil patroli tentara, dan 2 di mobil lainnya. 

Orang-orang di sekitar kompleks gedung-gedung yang berdekatan dengan Gedung Sarinah di Jakarta Pusat berlarian setelah ledakan pertama terjadi mereka berusaha mendekati situs ledakan.

Video Detik-detik Kepanikan Saat Bom Sarinah Meledak

Ledakan dan letusan tembakan di sekitar Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta membuat panik. Para pekerja di sekitar kawasan tersebut juga terlihat berlarian, raut ketakutan juga tergambar dari bahasa tubuh mereka.

Menurut video yang beredar di situs berbagi video yang dikutip, Kamis (14/1/2016), terlihat orang-orang berlarian. Di belakangnya, terdengar beberapa kali suara letusan.

Petugas keamanan di kantor dekat lokasi ledakan tersebut pun terlihat mengarahkan para pekerja untuk berlindung ke tempat yang aman.

Pantauan wartawan di lokasi, suara letusan tembakan terdengar mengarah ke gedung Sarinah. Suara letusan terdengar hingga ke Jalan Sabang dan Kebon Sirih. Hingga pukul 11.00 WIB suara  tembakan masih terdengar.

Berikut rekaman selengkapnya:

Para pekerja di sekitar kawasan tersebut juga terlihat berlarian, raut ketakutan juga tergambar dari bahasa tubuh mereka.

Pascaledakan yang menghancurkan pos polisi (pospol) di depan Mal Sarinah, Jakarta Pusat, lalu lintas dari dan menuju lokasi tersebut dilaporkan lengang.

Menurut informasi yang dihimpun, polisi tengah mensterilisasi jalur demi keamanan.

Dilansir dari Antara, Jalan MH Thamrin tampak lengang dan beberapa orang di Hotel Sari Pan Pacific terlihat berlarian keluar.

3 Korban Teror Sarinah di RSPAD Terluka Serius, 1 WN Belanda

Sebanyak 9 korban teror Sarinah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat. 6 Korban di antaranya mengalami luka ringan. Sementara 3 lainnya kritis dan tengah menjalani operasi.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, pihaknya hanya bisa menyambangi 6 korban luka ringan. Sementara 3 korban lainnya yang mengalami luka serius tengah dioperasi.

"Yang kami tengok ada 6 orang kondisinya ada yang ringan, karena masih trauma jadi mereka masih butuh perawatan. Yang agak berat dioperasi ada 3 orang," ujar Nila di RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016).

Menurut Nila, ‎3 korban yang dioperasi mengalami luka serius akibat tembakan dan serpihan bom. Sebab, ada yang terluka di bagian kepala. 

"Nanti kita bisa lihat karena cukup dalam. Jadi ada yang kena masuk ke otak, ke kepala maksudnya. Ada yang masuk ke dada dan di perut. Ini yang masih dioperasi," papar dia.

Korban Masih Trauma

Sementara korban luka ringan masih harus dirawat karena mengalami trauma akibat aksi teror tersebut. Di antara korban luka ringan dan sedang ini juga ada yang terkena serpihan ledakan di beberapa bagian tubuhnya.

"Sedangkan yang dirawat ada yang kena trauma suara, jadi gendang telinganya terganggu. Ada yang punggungnya (terkena serpihan) tetapi tidak dalam," papar dia.

Suara Dentuman Terdengar dari Dekat Lokasi Bom Sarinah

Suara dentuman kembali terdengar tak jauh dari lokasi ledakan Sarinah, Jakarta Pusat. Suara itu terdengar cukup kuat.

Kamis (14/1/2016) malam, dentuman tersebut terdengar pada pukul 20.54 WIB. Namun tak ada asap yang keluar setelah dentuman terdengar.

Akibat dentuman tersebut, warga yang berkumpul di pos polisi dan Starbucks langsung panitia. Mereka berlarian menyelamatkan diri.

Aparat kepolisian langsung bersiaga. Barracuda merapat ke lokasi tersebut. Hingga kini, pihak terkait belum memberikan keterangan atas hal tersebut.

Polisi belum memberi kejelasan sumber dentuman tersebut.

Rentetan Bom di Jakarta

Jakarta dirundung duka setelah 5 orang bersenjata dan membawa bom melakukan aksi teror di Sarinah, Jakarta Pusat. Sebanyak 7 orang tewas dalam kejadian tersebut sedangkan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Kejadian ini menambah daftar panjang aksi teror bom yang melanda Jakarta. Pada tahun-tahun sebelumnya, Ibu Kota pun pernah mengalami hal demikian.

Seperti yang terjadi pada 2000. Sebuah ledakan bom mengguncang Bursa Efek Jakarta (BEJ), Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Selain itu, ledakan juga terjadi saat malam Natal.

Berikut rentetan bom dahsyat di Jakarta 

Bursa Efek Jakarta

Sejumlah warga lari berhamburan seusai mendengar isu bom yang akan kembali meledak pasca terjadinya ledakan yang terjadi di Pos polisi dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis (14/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

2. Bursa Efek Jakarta (BEJ)

Serentetan bom sempat terjadi di Ibu Kota, di antaranya bom di Bursa Efek hingga bom di Kawasan Mega Kuningan.

Bom Bursa Efek Jakarta adalah serangan teroris terhadap Bursa Efek Jakarta pada 14 September 2000 (sehari sebelum pembukaan Olimpiade musim panas 2000). Bom mobil meledak di ruang bawah tanah Bursa Efek Jakarta, menjalankan rentetan ledakan.

3. Kedubes Filipina

Bom Kedubes Filipina terjadi di Kedutaan Besar Filipina, Jakarta, Indonesia pada 1 Agustus 2001. Bom meledak dari sebuah mobil dan motor yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat.

2 orang tewas dan 19 orang terluka. Abdul Jabar bin Ahmad Kandai (divonis penjara 30 tahun), Fatur Rahman Al-Ghozi dan Edi Setiono terluka.

4. Hotel JW Marriott

Hotel JW Marriott pernah menjadi target bom bunuh diri pada 5 Agustus 2003 yang memakan korban tewas 12 orang dan 150 orang luka-luka. Polri mengumumkan identitas kedua pelaku bom bunuh diri, yaitu Dani Dwi Permana asal Bogor dan Nana Ikhwan Maulana asal Pandeglang.

Polisi mengaku mendeteksi ada 11 orang yang diduga terlibat dalam pengeboman tersebut, termasuk Noordin M Top sebagai otak pelaku utama dan Ibrohim sebagai orang dalam di Hotel Ritz-Carlton yang menyelundupkan bom ke dalam hotel. Polisi berhasil menangkap atau menembak mati sejumlah tersangka pelaku pengeboman lainnya, walaupun masih ada beberapa aktor yang buron.

2 of 4

---

Kedubes Australia

Sejumlah warga lari berhamburan seusai mendengar isu bom yang akan kembali meledak pasca terjadinya ledakan yang terjadi di Pos polisi dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis (14/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

5. Kedubes Australia

Ledakan bom di depan kedubes Australia di Jakarta. (Wikipedia)

Pengeboman Kedubes Australia 2004 atau yang biasanya disebut Bom Kuningan terjadi pada 9 September 2004 di Jakarta. Ini merupakan aksi terorisme besar ketiga yang ditujukan terhadap Australia yang terjadi di Indonesia setelah Bom Bali 2002 dan Bom JW Marriott 2003.

Sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia pada pukul 10.30 WIB di kawasan Kuningan, Jakarta. Jumlah korban jiwa tidak begitu jelas - pihak Indonesia berhasil mengidentifikasi 9 orang namun pihak Australia menyebut angka 11.

Di antara korban yang meninggal adalah satpam-satpam Kedubes, pemohon visa, staf Kedubes serta warga yang berada di sekitar tempat kejadian saat bom tersebut meledak. Tidak ada warga Australia yang meninggal dalam kejadian ini. Beberapa bangunan-bangunan di sekitar tempat kejadian juga mengalami kerusakan.

6. Hotel JW Marriott

Bom Jakarta 2009 (disebut juga Bom Mega Kuningan 2009) adalah peristiwa ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, kota Jakarta Selatan.

Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing.

Selain dua bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak tersebut, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak dua hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman.

Peristiwa ini terjadi sembilan hari sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta 2 hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan tim Indonesian All Star pada 20 Juli 2009. Sementara itu, tim Indonesian All Star yang sedang menginap di Hotel JW Marriott selamat dari bom.

3 of 4

---

Sarinah

Sejumlah warga lari berhamburan seusai mendengar isu bom yang akan kembali meledak pasca terjadinya ledakan yang terjadi di Pos polisi dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis (14/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

7. Sarinah

Sejumlah Petugas saat memproses evakuasi mayat korban ledakan bom di pos pol sarinah, Jakarta, Kamis, (14/1/2016). Beberapa ledakan dan suara senjata api terjadi di pusat ibukota. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah ledakan dan baku tembak terjadi di Kompleks Sarinah, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis (14/1/2016) 

Total jumlah korban luka dan tewas akibat serangan teroris di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat hingga saat ini berjumlah 31 orang. Tujuh di antaranya tewas dan sedang dalam proses autopsi di RS Polri dokter Soekanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sementara 24 korban luka lainnya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal, tersebar di sejumlah rumah sakit di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

"Total korban 31 ya. Seperti yang sudah diketahui 7 meninggal saat insiden tadi dan 24 lainnya berada di beberapa rumah sakit dan masih menjalani perawatan," beber Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta

Jokowi: Negara dan Rakyat Tidak boleh Kalah dengan Aksi Teror

Jokowi: Negara dan Rakyat Tidak boleh Kalah dengan Aksi Teror

AFP / BAY ISMOYO

Polisi berlindung di balik kendaraan saat mengejar terduga pelaku setelah ledakan menghantam kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016. Serangkaian ledakan menewaskan sejumlah orang, terjadi baku tembak antara polisi dan beberapa orang yang diduga pelaku.

Kamis, 14 Januari 2016 | 13:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tetap tenang menyusul adanya serangan teror di Jakarta, Kamis (14/1/2016). Ia memastikan situasi terkendali.
"Negara, bangsa dan rakyat tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini," kata Jokowi melalui pernyataan tertulis, Kamis siang.
"Saya harap masyarakat tetap tenang karena semua terkendali," sambung Jokowi.
Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP mengatakan bahwa Presiden juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai motif dan pelaku serangan teror di sekitar Gedung Sarinah di Jalan MH Thamrin.
Presiden, kata Johan, telah memerintahkan Polri dan Kemenko Polhukam untuk menangani aksi teror tersebut.
"Kata Presiden, jangan berspekulasi, kita serahkan pada profesionalisme Polri," kata Johan.

Hadapi Sidang Vonis, Suryadharma Ali Berharap Dibebaskan

Jakarta - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menjalani sidang putusan (vonis) hari ini. Suryadharma sebelumnya dituntut 11 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan dana operasional menteri (DOM).

"Harapannya adalah SDA diputus bebas oleh Majelis Hakim. SDA tidak pantas dihukum karena selama persidangan JPU tidak bisa membuktikan dakwaannya bahwa SDA melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya baik dalam soal penyelengaraan ibadah haji maupun pemakaian DOM untuk kepentingan pribadinya maupun keluarganya," ujar pengacara Suryadharma, Humprey Djemat, Senin (11/1/2016).

Humprey menyebut kasus Suryadharma sejak awal dipaksakan karena adanya kepentingan politis berkaitan dengan gelaran pilpres.

"Lihat saja SDA yang mengelola uang haji Rp 120 triliun dan APBN setiap tahun hanya dikatakan menerima selembar kain kiswah sebagai hasil korupsinya dan tidak ada sepeser pun diterimanya buktinya semua rekeningnya dicabut blokirnya. Bila ada niat korupsi APBN masa hanya Rp 1,8 miliar dari uang DOM dari APBN selama 4 tahun? Kasus SDA ini sungguh tidak rasional dan tidak layak dialamatkan kepada SDA, jelas ini bukan perbuatan melawan hukum tapi masalah politik," imbuh dia.

Suryadharma sambung Humprey berharap Majelis Hakim yang diketuai Aswijon akan memutuskan perkara secara obyektif berdasarkan fakta persidangan.

"SDA yakin pengadilan Allah yang Maha Adil pasti datang dan memberikan pembalasan kepada setiap orang sesuai niat dan perbuatannya," ujarnya.

Jaksa pada KPK menuntut Suryadharma dengan pidana penjara 11 tahun. SDA juga diminta membayar denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 2,2 miliar.

Suryadharma diyakini Jaksa KPK melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 mulai dari penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping amirul hajj, pemondokan, memanfaatkan sisa kuota haji. Suryadharma juga diyakini Jaksa KPK menyelewengkan dana operasional menteri Rp 1,8 miliar.

Akibat perbuatannya tersebut negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 27.283.090.068 dan SR 17.967.405.

Jaksa KPK menganggap Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. 

Sumber : detik

Fahri Hamzah: Soal Kritik BUMN, Ibu Mega Benar

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil peran BUMN yang dinilainya kini sudah seperti korporasi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengamini kritik Megawati itu.

"Ibu Mega yang benar. BUMN adalah instrumen negara untuk menyebarkan kesejahteraan, bukan untuk berbisnis. Oh iya betul, saya termasuk yang mengkritik BUMN yang memiliki konsep 'B to B'. Salah itu kalau BUMN berpikirbusiness to business," ungkap Fahri.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rakernas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakpus, Minggu (10/1/2015). Fahri pun menyebut seharusnya BUMN dijadikan instrumen negara untuk menyebarkan kesejahteraan, bukan dijadikan sarana untuk mencari untung.

"Bukan instrumen negara untuk berbisnis. Salah itu cara berpikirnya. Makanya kritik beliau, kalau negara bisa bisnis ini, bisa bikin ini, bikin itu, so what?" ucap Fahri.

"Itu modalnya dari siapa? yang banyak kerja siapa? untuk siapa? Itu kepentingan negara itu. Bukannya kita bikin ini, bikin itu. Jadi rakyat dapat apa, dan akumulasinya pada kesejahteraan rakyat," sambung politisi PKS itu.

Sementara itu Mensekneg Pratikno yang juga hadir dalam Rakernas PDIP menyebut bahwa apa yang disampaikan Megawati sesuai dengan UUD 1945. Namun Pratikno enggan menjawab gamblang apakah maksud Megawati adalah untuk menyindir Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Memang pasal 33 UUD kan mengatakan perekonomian disusun usaha secara bersama. Disusun itu kan kata kerja aktif. Bentuk kepedulian negara, bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat adalah melalui BUMN," jelas Pratikno di lokasi yang sama.

"Nggak itu normatif, bahwa BUMN tidak boleh disamakan dengan korporasi swasta. BUMN tidak boleh pertimbangan-pertimbangan aksinya dan orientasinya bisnis. Normatif lah," tutupnya

Mega Bicara Keras Soal BUMN di Rakernas PDIP, Ini Respons Istana

Jakarta - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik ke BUMN dan mendukung Pansus Pelindo II yang rekomendasinya adalah mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Apa kata pihak Istana Negara?

"Itu normatif. Yang disampaikan Ibu Ketua Umum itu normatif," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sela-sela Rakernas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).

Pratikno menuturkan bahwa pasal 33 UUD 1945 sudah mengatur bagaimana perekonomian disusun secara bersama. Dia pun memastikan bahwa negara hadir untuk masyarakat lewat BUMN.

"Bentuk kepedulian negara, bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat adalah melalui BUMN," ujarnya.

Dia menepis anggapan bahwa kritikan itu khusus menyasar Menteri Rini. Pratikno menyebut yang disampaikan Megawati memang yang seharusnya, yaitu bahwa BUMN tidak boleh seperti swasta.

"Bahwa BUMN tidak boleh disamakan dengan korporasi swasta. BUMN tidak boleh pertimbangan-pertimbangan aksinya dan orientasinya bisnis. Normatif lah," ucap Pratikno.

Jokowi tadi juga sempat memberikan pengarahan secara tertutup ke kader PDIP. Dalam forum itu, Jokowi bicara tentang pembangunan nasional semesta berencana yang memang menjadi tema dari rakernas kali ini.

"Bagaimana menerjemahkan pola pembangunan semesta berencana. Kalau jaman Soeharto namanya GBHN. Masa reformasi disebut visi misi presiden yang dalam kepres disebut RPJMN," ungkapnya.

Sebelumnya, Megawati menyindir keras BUMN yang disebutnya sekarang sudah seperti korporasi. Ia juga menyinggung soal kasus korupsi Pelindo II di mana Pansus Pelindo II yang diketuai anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Piataloka sudah memberikan rekomendasi agar Menteri BUMN Rini Soemarno diberhentikan.

"BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan bussiness to business. Atas hal tersebut, PDIP memberi perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan UU tentang BUMN," beber Megawati dalam pidato politiknya, Minggu (10/1)

Sumber : detik

Hingga Hampir Tengah Malam, Rakernas PDIP Masih Berlanjut

Jakarta - Rapat Kerja Nasional I PDIP masih berlanjut hingga hampir tengah malam ini. Agendanya adalah sidang empat komisi yang mendengarkan sejumlah masukan dari para tokoh.

"Agenda malam ini rapat komisi, ada 4 komisi. Kita undang beberapa pembicara penting di sini. Pembicara ada dari DPP Partai, ada juga betul dari luar," ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di lokasi Rakernas, JIExpo Kemayoran, Jakpus, Minggu (10/1/2016) malam.

Adapun Komisi I membicarakan tentang Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan Sikap Politik, Komisi II tentang Program Kerakyatan Internal Partai, HUT Partai dan Bulan Bung Karno. Kemudian Komisi III bertemakan Pemenangan Pilkada, dan Komisi IV tentang Pemerintahan Daerah.

"Pembicara Ada Bu Mensos, itu untuk komisi kesejahteraan. Ada komisi yang terkait dengan Pilkada, diisi oleh Pak Tjahjo Kumolo, kemudian evaluasi Pilkada, ada Komisi IV terkait dengan Pemerintah daerah, diisi oleh Bapak Pramono Anung," jelas Tjahjo.

Para peserta Rakernas dibagi-bagi dalam rapat empat komisi itu. Meski masih berada di kompleks Hall D JIExpo Kemayoran, rapat komisi dilakukan di ruangan yang berbeda.

Namun agenda sidang atau rapat komisi di Rakernas PDIP baru mendengarkan masukan dari pembicara yang termasuk di antaranya para pakar. Untuk rekomendasi belum diputuskan malam ini.

"Ini baru pembahasan secara keseluruhan, menerima masukan-masukan terlebih dahulu," ucap Hasto.

Rencanaya pada Rakernas PDIP hari kedua esok hari, Senin (11/1), agenda masih sama untuk mendengarkan masukan dari sejumlah narasumber. Hasil dari Rakernas akan disampaikan pada penutup yakni Selasa (12/1).

"Besok dilanjutkan mendengarkan masukan dari internal partai, para pakar, maupun juga dari para menteri. Besok seharian," ujarnya.

"Kemudian malam langsung dilakukan perumusan, sehingga pada hari Selasa sebelum makan siang Rakernas sudah bisa ditutup. Untuk rekomendasi," lanjut Hasto.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya direncanakan akan kembali hadir di lokasi Rakernas. Namun karena sedang ada acara, rencana tersebut batal.

"Kebetulan ada Wakil Bendahara PDIP yang sedang ada acara menikahkan anaknya sehingga ibu sedang di sana," ucap Hasto.

Rapat empat komisi pada Rakernas PDIP rencananya baru akan selesai sekitar pukul 23.00 WIB. Namun untuk Komisi II, sekitar pukul 21.30 WIB para peserta sudah mulai keluar dan meninggalkan lokasi Rakernas.

Adapun data pimpinan Rapat Komisi beserta sejumlah pembicaranya adalah sebagai berikut:

Komisi I : Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan Sikap Politik

Pimpinan Sidang Andreas H Pareira, M Prakosa, Ahmad Basarah,  Daryatmo Mardiyanto, Arif Budimanta, Sony Kerah

Pembicara
Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kepala Bappenas Sofyan Djalil

Komisi II: Program Kerakyatan Internal Partai, HUT Partai dan Bulan Bung Karno

Pimpinan Sidang Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat, Mindo Sianipar

Pembicara
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

Komisi III: Pemenangan Pilkada

Pimpinan Sidang Bambang DH, Trimedya Panjaitan, Teras Narang, Arif Wibowo

Pembicara
Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Pakar Politik Ramlan Surbakti, Peneliti CSIS J Kristiadi

Komisi IV: Pemerintahan Daerah

Pimpinan Sidang Olly Dondokambey, Komarudin Watubun, Hamka Haq

Pembicara
Menteri Seskab Pramono Anung, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Mendag Thomas Lembong, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini 

Kocok Ulang Pimpinan DPR, Surya Paloh: Belum Cukup Urgent

Jakarta - Setelah lengsernya Setya Novanto dari posisi Ketua DPR, usulan kocok ulang Pimpinan DPR pun menguat. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai hal tersebut belum menjadi prioritas.

"Tapi bagi saya, saya belum melihat itu suatu hal yang cukup urgent ya," ungkap Paloh di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2015).

Menurut Paloh, saat ini yang penting dilakukan adalah untuk membuat harmonisasi antara DPR dengan pemerintah. Yakni dengan cara komunikasi yang baik.

"Sebenernya yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga komunikasi yang harmoni antara posisi peran lembaga legislatif dan eksekutif. Maupun lembaga instutisi lainnya," kata Paloh.

Wacana kocok ulang pimpinan DPR disuarakan oleh PDIP. Bahkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga ingin agar revisi UU MD3 dilakukan.

PDIP ingin agar revisi UU MD3 mengembalikan aturan sosal pemenang pemilu lah yang mendapatkan kursi ketua DPR. Sementara UU MD3 saat ini mengatur pimpinan DPR dalam sistem paket.

Paloh pun menilai perlu dilakukannya lagi kajian untuk mengocok ulang pimpinan DPR atau revisi UU MD3. Ia menyerahkan permasalahan itu kepada kader-kadernya di DPR.

"Ya barangkali itu perlu kajian lebih lanjut dari kawan-kawan. Saya pikir kalau saya, saya percayakan pada fraksi untuk melakukan berbagai penelaahan lebih lanjut. Dan tentu lobbies-lobbies yang diperlukan untuk itu," tuturnya.

Suara agar pimpinan DPR dikocok ulang muncul setelah Novanto yang merupakan politisi Partai Golkar mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR menyusul kasus Papa Minta Saham. Kegaduhan politik juga masih terjadi pada Partai Golkar yang hingga kini belum mendapat solusi terkait dualisme pimpinan.

"Tentu harapan kita seluruh institusi parpol tentunya merasa prihatin adanya konflik berkepanjangan dari salah satu institusi resmi parpol yang cukup terbesar di negeri ini seperti Partai Golkar ya," tutup Paloh.

Usai Novanto, Kini Fahri Hamzah yang Diminta Mundur dari Pimpinan DPR

Foto: Ilustrasi oleh Mindra Purnomo

Jakarta - Akhir Desember 2015 lalu terjadi peristiwa langka, Ketua DPR Republik Indonesia mengundurkan diri. Dia adalah Setya Novanto yang sebelumnya didesak mundur sejumlah partai dan publik gara-gara kasus 'papa minta saham' PT Freeport Indonesia.

Usai Novanto mundur, kini ada lagi yang diminta mundur dari kursi Pimpinan DPR. Orang itu adalah politisi PKS Fahri Hamzah yang diminta elite partainya untuk mundur dari kursi Wakil Ketua DPR.

"Terkait permintaan mundur dari kader dan simpatisan, perlu saya jelaskan bahwa Saya belum pernah menerima selembar surat apapun dari kader  PKS yang meminta saya mengundurkan diri. Hanya memang pernah ada pembicaraan pribadi dengan Ketua Majlis Syuro PKS.  Namun karena permintaan itu bersifat pribadi –bukan keputusan lembaga atau institusi Partai- maka Saya juga telah memberikan tanggapan secara pribadi pula. Terkait hal ini, Saya akan menjelaskan secara lengkap pada kesempatan yang lain," kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (10/1) kemarin.

Entah ada hubungannya atau tidak, antara peristiwa mundurnya Novanto dengan dorongan terhadap Fahri Hamzah kini. Yang jelas, dinamika politik terkait Pimpinan DPR memang kelewat seru sejak penghujung tahun lalu.

Agak mundur ke belakang, usai Novanto mundur sempat sejumlah pihak mendorong pimpinan DPR dirombak ulang. PKS sebenarnya tak setuju komposisi pimpinan DPR dirombak ulang. Namun sudah sejak 17 Desember 2015 PKS bicara soal 'fraksi yang bakal merotasi Wakil Ketua DPR'.

"Kalau dalam konteks sekarang, agar tidak menimbulkan kegaduhan, lebih bijak DPR tidak membuat manuver yang ditafsirkan rakyat sebagai cari kekuasaan dalam kesempitan. Tapi bahwa tiap-tiap fraksi misal ingin merotasi wakil pimpinannya, itu hak fraksi masing-masing," kata Wasekjen PKS, Mardani Ali Sera, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (17/12/2015).

Setelah Novanto mundur memang Fahri Hamzah jadi sorotan, ia dilaporkan ke MKD lantaran sewenang-wenang menonaktifkan Akbar Faizal dari MKD DPR menjelang sidang akhir kasus 'papa minta saham' Novanto.

Akbar Faizal tak terima dinonaktifkan dari MKD oleh Fahri Hamzah. Akbar lantas melaporkan Fahri ke MKD, dan MKD kemudian melakukan verifikasi terhadap laporan itu

PEMERINTAH & INISIATIF REVISI UU KPK

[INISIATIF]

Kalau publik cermat, infografis soal sikap fraksi-fraksi di DPR terkait revisi UU KPK yang dimuat Kompas hari ini (Sabtu, 10/10/2015) sebenarnya cukup untuk memberi gambaran bagaimana proses di balik rencana revisi UU KPK. PKS, misalnya, menolak kalau revisi itu terjadi atas inisiatif DPR. Sedangkan PAN, tidak mempermasalahkan inisiatif itu berasal dari mana.

Di luar soal substansi perubahan yang sebenarnya belum final, semua kegaduhan hari ini sebenarnya berhulu di soal "revisi ini inisiatif siapa?".

Secara implisit, dari infografis Kompas hari ini sebenarnya kita bisa merekonstruksi bahwa ada proses 'jual-beli' dalam soal siapa yang akan mengambil hak inisiatif atas revisi UU KPK ini, apakah pemerintah, atau DPR. Kontroversi pendapat fraksi-fraksi, jika dicermati, menunjukkan adanya proses itu.

Kalau kita tarik ke belakang, bergabungnya PAN menjadi partai pendukung pemerintah pada bulan lalu telah meningkatkan kepercayaan diri eksekutif untuk memuluskan kepentingannya dalam sejumlah proses politik di parlemen, termasuk untuk soal revisi UU KPK ini.

Hanya saja, terkait dengan kinerja pemerintah yang juga sedang dalam sorotan, dan apalagi bertepatan dengan momen evaluasi satu tahun pemerintahan, tentu saja konyol jika mereka ngotot dengan inisiatif atas revisi tadi. Di situlah terjadi lempar bola hak inisiatif revisi UU KPK kepada partai-partai pendukung pemerintah di parlemen.

Jadi, apa artinya?! Berikan dukungan pada para anggota parlemen atau fraksi-fraksi yang masih waras untuk serius membendung pasal-pasal revisi yang akan mengerdilkan KPK!

Kapolda NTT Dicopot Setelah Usik Pengusaha Miras Anggota DPR dari PDIP

Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sonjaya dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Inspektorat Wilayah (Irwil) III Itwasum Mabes Polri. Pencopotan ini hanya beberapa hari pasca merebaknya kasus razia minuman keras milik anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Herman Hery.

Menjelang Natal kemarin, personel Polda NTT melakukan razia minuman keras.

"Razia sebelum Natal memang dilakukan di tempat usaha yang menjual bir. Razia ini terkait surat menyurat. Mereka ada izin Pemda tapi departemen lainnya nyatakan izin sudah habis. Razia dilakukan di beberapa tempat," jelas Kapolda NTT Brigjen Pol Endang Sunjaya. 

Dalam operasi itu, personel Polda NTT menutup beberapa tempat usaha yang kedapatan menjual minuman keras. Tak cuma menutup tempat usaha tersebut, beberapa orang juga turut diamankan.

Rupanya, razia yang dilakukan Polda NTT jelang Natal itu membuat beberapa pihak tak senang. 

Usai Razia Miras ini, Kepala Subdirektorat II Direktorat Narkoba Polda NTT, AKBP Albert Nenomengaku diancam akan dibunuh dan mendapat perkataan kasar dari Herman Hery, aleg PDIP yang tempat usahanya dirazia.

Albert lalu melaporkan Herman Hery ke Polda NTT karena telah memfitnah dan mengancamnya pada Jumat (25/12) malam sekitar pukul 23.00 WITA.

"Saat itu saya, istri dan anak menerima tamu, yakni keluarga dan teman-teman dalam acara Natal di rumah saya asrama Polda NTT. Tiba-tiba telepon masuk ke HP saya dari nomor yang tidak dikenal," jelas Albert.

Menurutnya, saat itu HP miliknya sedang dipegang oleh anaknya. Saat telepon diangkat, Albert langsung mengucapkan salam dan selamat Natal.

"Tetapi ucapan salam itu tidak dibalas dan tiba-tiba saya mendengar suara dengan nada marah. 'Saya Herman Hery, kau monyet, kau bangsat kenapa kamu tutup usaha saya'," kata Albert mengikuti ucapan Herman.

Belum puas Herman terus mencaci Albert dengan kata-kata kasar dan mengancam atasanya bahwa akan dilaporkan ke Propam dan Kapolri agar dia dicopot. Albert yang mencoba menjelaskan, namun sambungan telepon tersebut keburu diputus.

Kepada media, Herman Hery membantah bila dirinya mengancam Albert. Menurut Hery, yang mengancam bukan dirinya tetapi stafnya bernama Ronny.

"Tidak benar, karena tanpa bukti, sebab yang nelepon ke Albert adalah staf saya atas nama Ronny," kata Hery saat dihubungi, Selasa (29/12)

Saat kasus ancaman aleg PDIP ini dilaporkan ke Polda NTT, tiba-tiba Kapolda NTT Brigjen Endang Sonjaya dicopot dari jabatannya dan ditarik ke Jakarta dipindahkan ke Inspektorat Wilayah (Irwil) III Itwasum Mabes Polri. SK pencopotan ini tertanggal 31 Desember 2015.

Setelah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel kenareshuflle gara-gara 'kesandung' miras, ngotot melarang peredaran miras di minimarket, kini Kapolda NTT sepertinya bernasib sama.

Akhirnya Ahok Kalah! PTUN Kabulkan Gugatan Retno Listyarti Yang Dipecat Ahok

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan mantan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 DKI Jakarta Retno Listyarti terhadap surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman. Surat keputusan bernomor 355/2015 itu berisi ihwal pencopotan Retno sebagai Kepala SMAN 3.

"Kami mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat, Retno," ucapnya saat membacakan putusan di PTUN Jakarta, Kamis, 7 Januari 2016

Kasus Retno Listyarti bermula ketika Retno membeberkan kecurangan yang terjadi saat UN di acara talk show sebuah stasiun televisi swasta. 

Kehadiran Retno dalam acara tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berang. Menurut Ahok, sebagai kepala sekolah, Retno melanggar aturan dengan menghadiri acara tersebut. Ahok kemudian meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI untuk mencopot Retno.

Ketua majelis hakim Tri Cahya Indra Permana menjelaskan, karena SK Kepala Dinas Pendidikan DKI batal demi hukum, Dinas Pendidikan wajib mencabut SK tersebut. "Dinas Pendidikan pun harus merehabilitasi nama Retno dan mengembalikan jabatannya," ucapnya

PPP akui Jaksa Agung berkinerja buruk, tidak transparan & akuntabel

Kemenpan RB merilis laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Lakip). Salah satu yang terburuk adalah kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo sepanjang tahun 2015 lalu.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengakui jika kinerja Kejaksaan Agung belum sesuai dengan harapan publik. Khususnya soal transparansi dan akuntabilitas yang ada di internal Kejaksaan Agung.

"Memang harus diakui bahwa urusan reformasi birokrasi, terutama yang menyangkut implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi tidak terbangun dengan baik," kata Arsul, Selasa (5/1).

Oleh sebab itu, dia mendesak agar Jaksa Agung lebih transparan dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum di korps Adhyaksa tersebut. Dia meminta agar Jaksa Agung mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

"Tantangan Jaksa Agung dan pimpinan itu adlaah mentransparankan hasil kerja selama setahun lebih kemarin," tutur dia.

Arsul mengusulkan, agar Kejagung membuat laporan kinerja tahunan tentang kasus apa saja yang sudah dikerjakan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dia meminta Kejagung mencontoh MA, MK dan KPK soal transparansi.

Apakah kinerja buruk artinya Jaksa Agung layak untuk direshuffle?