Polemik rapor menteri Yuddy sampai bikin Jokowi bereaksi
Reporter : Mardani
Penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah yang dilakukan KemenPAN-RB menuai polemik. Banyak pihak yang mengritik penilaian yang dikeluarkan kementerian yang dipimpin oleh Yuddy Chrisnandi bersama BPKP, KPK, Kemendagri, dan BPS.
Beberapa tokoh yang mengritik di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurut Hasto yang berwenang mengevaluasi kinerja menteri adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan seorang menteri.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menyebut diumumkannya hasil evaluasi oleh Menteri Yuddy bisa membuat kegaduhan baru. Tak kalah keras, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai evaluasi menteri kabinet kerja Jokowi-JK yang dilakukan oleh Menteri Yuddy Chrisnandi merupakan upaya mencari popularitas semata.
Presiden Jokowi pun beraksi. Jokowi menegaskan penilaian kinerja jajaran menteri kabinet adalah hak Presiden.
"Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip," ujar Jokowi di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1)
Beberapa tokoh yang mengritik di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurut Hasto yang berwenang mengevaluasi kinerja menteri adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan seorang menteri.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menyebut diumumkannya hasil evaluasi oleh Menteri Yuddy bisa membuat kegaduhan baru. Tak kalah keras, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai evaluasi menteri kabinet kerja Jokowi-JK yang dilakukan oleh Menteri Yuddy Chrisnandi merupakan upaya mencari popularitas semata.
Presiden Jokowi pun beraksi. Jokowi menegaskan penilaian kinerja jajaran menteri kabinet adalah hak Presiden.
"Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip," ujar Jokowi di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1)
kowi kembali meminta semua jajaran menterinya fokus bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dipatok mencapai angka 5,3 persen tahun ini.
"Saya ulang. Saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja," kata Jokowi.
"Saya ulang. Saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja," kata Jokowi.
Menteri Yuddy pun tak mau tinggal diam. Politikus Hanura itu berupaya menjelaskan soal penilaian yang dikeluarkan kementeriannya itu.
Menurutnya, hasil penilaian tersebut tidak menilai kinerja para Menteri Kabinet Kerja. Dia menyatakan, penilaian kinerja Menteri Kabinet Kerja merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Tidak ada satu pun pimpinan kementerian atau lembaga yang protes, kenapa? Karena yang dinilai ini kan bukan menterinya, yang dinilai lembaga. Oleh karenanya perhatikan dengan baik, nomenklatur dari pelaksana tugas kementerian itu namanya 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah', bukan kinerja menteri, karena kalau kinerja menteri yang menilainya langsung Bapak Presiden," kata Yuddy di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, kementeriannya memiliki landasan konstitusi yang menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurutnya, Presiden Jokowi telah memasang target dalam tiga tahun ke depan Indonesia memiliki tata kelola pemerintahan kelas dunia.
"Berkelas dunia itu apa? Indeks daya saingnya meningkat, indeks pelaksanaan dan pelayanan untuk bisnisnya juga semakin baik, indeks persepsi korupsinya semakin turun, tentu membutuhkan akuntabilitas yang baik," jelas Yuddy.
Yuddy mengakui bahwa inisiatif mempublikasikan 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah' merupakan inisiatifnya sebagai pembantu presiden.
"Tidak ada instruksi langsung dari presiden untuk mengumumkan ini, betul. Mengumumkan ini adalah inisiatif dari saya selaku pembantu presiden di dalam menindaklanjuti amanah dari konstitusi, membangun sebuah reformasi birokrasi yang bisa mempercepat proses menuju tata kelola pemerintah yang akuntabel," tutup Yuddy.
"Berkelas dunia itu apa? Indeks daya saingnya meningkat, indeks pelaksanaan dan pelayanan untuk bisnisnya juga semakin baik, indeks persepsi korupsinya semakin turun, tentu membutuhkan akuntabilitas yang baik," jelas Yuddy.
Yuddy mengakui bahwa inisiatif mempublikasikan 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah' merupakan inisiatifnya sebagai pembantu presiden.
"Tidak ada instruksi langsung dari presiden untuk mengumumkan ini, betul. Mengumumkan ini adalah inisiatif dari saya selaku pembantu presiden di dalam menindaklanjuti amanah dari konstitusi, membangun sebuah reformasi birokrasi yang bisa mempercepat proses menuju tata kelola pemerintah yang akuntabel," tutup Yuddy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar