Jakarta - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik ke BUMN dan mendukung Pansus Pelindo II yang rekomendasinya adalah mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Apa kata pihak Istana Negara?
"Itu normatif. Yang disampaikan Ibu Ketua Umum itu normatif," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sela-sela Rakernas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).
Pratikno menuturkan bahwa pasal 33 UUD 1945 sudah mengatur bagaimana perekonomian disusun secara bersama. Dia pun memastikan bahwa negara hadir untuk masyarakat lewat BUMN.
"Bentuk kepedulian negara, bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat adalah melalui BUMN," ujarnya.
Dia menepis anggapan bahwa kritikan itu khusus menyasar Menteri Rini. Pratikno menyebut yang disampaikan Megawati memang yang seharusnya, yaitu bahwa BUMN tidak boleh seperti swasta.
"Bahwa BUMN tidak boleh disamakan dengan korporasi swasta. BUMN tidak boleh pertimbangan-pertimbangan aksinya dan orientasinya bisnis. Normatif lah," ucap Pratikno.
Jokowi tadi juga sempat memberikan pengarahan secara tertutup ke kader PDIP. Dalam forum itu, Jokowi bicara tentang pembangunan nasional semesta berencana yang memang menjadi tema dari rakernas kali ini.
"Bagaimana menerjemahkan pola pembangunan semesta berencana. Kalau jaman Soeharto namanya GBHN. Masa reformasi disebut visi misi presiden yang dalam kepres disebut RPJMN," ungkapnya.
Sebelumnya, Megawati menyindir keras BUMN yang disebutnya sekarang sudah seperti korporasi. Ia juga menyinggung soal kasus korupsi Pelindo II di mana Pansus Pelindo II yang diketuai anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Piataloka sudah memberikan rekomendasi agar Menteri BUMN Rini Soemarno diberhentikan.
"Itu normatif. Yang disampaikan Ibu Ketua Umum itu normatif," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sela-sela Rakernas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).
Pratikno menuturkan bahwa pasal 33 UUD 1945 sudah mengatur bagaimana perekonomian disusun secara bersama. Dia pun memastikan bahwa negara hadir untuk masyarakat lewat BUMN.
"Bentuk kepedulian negara, bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat adalah melalui BUMN," ujarnya.
Dia menepis anggapan bahwa kritikan itu khusus menyasar Menteri Rini. Pratikno menyebut yang disampaikan Megawati memang yang seharusnya, yaitu bahwa BUMN tidak boleh seperti swasta.
"Bahwa BUMN tidak boleh disamakan dengan korporasi swasta. BUMN tidak boleh pertimbangan-pertimbangan aksinya dan orientasinya bisnis. Normatif lah," ucap Pratikno.
Jokowi tadi juga sempat memberikan pengarahan secara tertutup ke kader PDIP. Dalam forum itu, Jokowi bicara tentang pembangunan nasional semesta berencana yang memang menjadi tema dari rakernas kali ini.
"Bagaimana menerjemahkan pola pembangunan semesta berencana. Kalau jaman Soeharto namanya GBHN. Masa reformasi disebut visi misi presiden yang dalam kepres disebut RPJMN," ungkapnya.
Sebelumnya, Megawati menyindir keras BUMN yang disebutnya sekarang sudah seperti korporasi. Ia juga menyinggung soal kasus korupsi Pelindo II di mana Pansus Pelindo II yang diketuai anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Piataloka sudah memberikan rekomendasi agar Menteri BUMN Rini Soemarno diberhentikan.
"BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan bussiness to business. Atas hal tersebut, PDIP memberi perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan UU tentang BUMN," beber Megawati dalam pidato politiknya, Minggu (10/1)
Sumber : detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar